Uu tak permasalahkan siapa yang pasang spanduk
Meski isi konten sepanduk itu bagus, Uu tidak begitu mempermasalahkan siapa yang berinisiatif memasang sepanduk itu. Bahkan, dia juga tidak mengetahui motif asli dari pemasang sepanduk ini.
"Apakah itu juga merupakan tembakan kepada saya, ihanah (kebolehan atau perkara istimewa) atau apa, saya sendiri juga bingung. Dicabut, ada lagi, dicabut, ada lagi," ungkapnya.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan 13 bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk maju dalam Pilkada 2024.
Pembacaan nama-nama calon kepala daerah yang diusung PDIP itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu.
Berikut nama 13 bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang maju dalam Pilkada 2024:
1. Provinsi Aceh, Muzakir Manaf
2. Sumatera Utara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edy Rahmayadi
3. Riau, Abdul Wahid dan SF Herianto
4. Bengkulu, Helmi Hasan dan Mian
5. Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Musyafirin
6. Sulawesi Utara, Steven Kandouw
7. Kalimantan Tengah, Nadalsyah Koyem dan Sigit Yunianto
8. Kalimantan Timur, Isran Noor dan Hadi Mulyadi
9. Sulawesi Selatan, Ramadhan Pamanta dan Azhar Arsyad
10. Sulawesi Tenggara, Lukman Abu Nawas dan Laude Ida
11. Papua Barat/Bapua Barat Daya, Letjen TNI Purnawirawan Yopi Ones dan Ibrahim Ugaje
12. Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Agusto
13. Maluku, Letjen Jenderal TNI Purnawirawan Jeffrey A. Rahawarin dan Abdul Mukti Keliobas
Selain itu, Hasto juga mengumumkan 293 calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang diusung PDIP.
Pengumuman ini dilakukan di hadapan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan jajaran DPP PDIP diantaranya, Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey, serta jajaran Ketua DPP PDIP diantaranya Basuki Tjahja Purnama, Deddy Sitorus, Komarudin Watubun, Eriko Sotarduga dll.
Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP Adian Napitupulu pun terlihat hadir dalam pengumuman tersebut. Begitupun Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu eksekutif Deddy Yevri Sitorus.
Setelah pembacaan, perwakilan calon kepala daerah yang diusung menerima penyerahan Surat Keputusan (SK) dari DPP PDIP.
Pengumuman 305 calon kepala daerah dari PDIP ini merupakan gelombang pertama dari tiga gelombang yang akan dilakukan DPP PDIP dalam menghadapi Pilkada 2024.
Baca juga: PDIP resmi usung Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut 2024Baca juga: Megawati minta kader PDIP bergerak bersama hadapi Pilkada 2024Baca juga: PDIP tantang PKS usung Ahok pada Pilkada Jakarta 2024
Pewarta: Narda Margaretha SinambelaEditor: Hisar Sitanggang Copyright © ANTARA 2024
Pangkalpinang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu mengkoordinasikan penambahan slot penerbangan ke Babel, dalam rangka menekan angka inflasi di Negeri Serumpun Sebalai. "Saat rapat dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, salah satu yang masih menjadi penyebab inflasi adalah transportasi angkutan udara. Kedua, bahan makanan, dan ketiga terkait telekomunikasi. Berita baiknya, dua bulan ini yakni April dan Mei, pengelolaan inflasi kita terbaik se-Indonesia," kata Pj Gubernur Suganda di Pangkalpinang, Minggu. Ia mengatakan dalam pertemuan itu berdiskusi dengan GM Angkasa Pura II untuk mencari solusi dan akan membicarakan dengan pihak maskapai terkait penambahan jumlah penerbangan ke Bangka Belitung. "Dengan menambah jumlah penerbangan diharapkan harga tiket penerbangan bisa lebih terkontrol," katanya. GM Angkasa Pura II M. Adiwiyatno mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan pemprov untuk bersama-sama berkoordinasi dengan airlines agar bisa menambah traffic penerbangan. "Dengan menambah traffic, secara otomatis nanti harga akan mengikuti sehingga lebih terkontrol," katanya. Ia menambahkan bahwa penerbangan domestik saat ini masih mengacu kepada penerbangan internasional yang memiliki slot summer dan slot winter. Menurut dia di slot summer saat ini hanya ada 26 slot kedatangan dan keberangkatan, hal ini dirasa masih kurang. "Kita berupaya supaya airlines bisa menambah kapasitas dari penerbangan. Jadi sebelum slot winter, yakni pada bulan Oktober sampai Maret, airlines sudah mempersiapkan schedule tambahan," katanya.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan 6 bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk maju dalam Pilkada Serentak 2024.
Pembacaan nama-nama calon kepala daerah yang diusung PDIP itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis.
"Selanjutnya kami akan bacakan calon gubernur dan wakil gubernur," kata Hasto.
Berikut nama 6 bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang maju dalam Pilkada Serentak 2024:
1. Jambi: Al Haris dan Abdullah Sani2. Kepulauan Bangka Belitung: Hidayat Arsani dan Heliana3. Kepulauan Riau: Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq4. Bali: I Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta5. Papua Tengah: Meki Nawipa dan Deinas Geley6. Papua Selatan: Apolo Safanpo dan Paskalis Imadawa
"Dari Jakarta menunggu keputusan Ibu Mega (Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri). Demikian pula untuk Jawa Tengah, Jawa Timur," ujar Hasto.
Setelah pembacaan, perwakilan calon kepala daerah yang diusung menerima penyerahan Surat Keputusan (SK) dari DPP PDIP.
Pengumuman ini merupakan gelombang kedua dari tiga gelombang yang akan dilakukan DPP PDIP dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024.
Sebelumnya, Rabu (14/8), PDIP telah mengumumkan 13 bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk maju dalam Pilkada 2024. Kemudian 141 calon kepala daerah yang berasal dari tingkat kabupaten/kota.
Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:
1. Pada tanggal 27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
2. Pada tanggal 24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;
3. Pada tanggal 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
4. Pada tanggal 31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
5. Pada tanggal 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
6. Pada tanggal 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;
7. Pada tanggal 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;
8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;
9. Pada tanggal 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;
10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan
11. Pada tanggal 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.Baca juga: PDIP segera umumkan rekomendasi cakada tahap dua, 23-24 Agustus2024Baca juga: PDIP umumkan calon bupati-wali kota pada Pilkada 2024
Pewarta: Narda Margaretha SinambelaEditor: Guido Merung Copyright © ANTARA 2024
Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.
Ukuran asli (4.160 × 1.872 piksel, ukuran berkas: 3,85 MB, tipe MIME: image/jpeg)
Berkas ini berasal dari Wikimedia Commons dan mungkin digunakan oleh proyek-proyek lain. Deskripsi dari halaman deskripsinya ditunjukkan di bawah ini.
English: Governor Office of Aceh
Saya, pemilik hak cipta dari karya ini, dengan ini menerbitkan berkas ini di bawah ketentuan berikut:
Add a one-line explanation of what this file represents
Klik pada tanggal/waktu untuk melihat berkas ini pada saat tersebut.
Halaman berikut menggunakan berkas ini:
Uu anggap pemasangan spanduk bukan inisiatif dirinya
Menanggapi soal sepanduk itu, Uu enggan mengakui bahwa spanduk itu dipasang atas inisiatif dirinya sendiri. Meski begitu, i turut menjelaskan bahwa maksud dari spanduk itu bertujuan baik.
"Maksud mereka yang bikin (spandik) itu apa gitu (sambil tertawa). Apakah mereka ada tujuan supaya masyarakat paham tentang dampak daripada slot tersebut (karena) merugikan," ujar Uu di Gedung Sate, Kamis (14/7/2022).
Penggunaan berkas global
Wiki lain berikut menggunakan berkas ini:
Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, rincian yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.
Bandung, IDN Times - Pelaksana harian (Plh) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum alias Uu mengajak masyarakat untuk berhenti bermain judi slot. Ajakan ini disampaikan melalui sejumlah sepanduk yang tersebar di beberapa tempat di Kota Bandung.
Sepanduk ajakan itu bertuliskan bahwa masyarakat harus berhenti bermain judi slot. Sebab, kondisi perekonomian saat ini tengah sulit sehingga masyarakat diminta untuk bertobat. Dalam sepanduk juga terpampang foto Uu menggunakan kaus dan berpeci dengan mengacungkan jempol.
"Keur Mah Ripuh Maen Slot Deuih. Tobaat Gusti (Sudah dalam kondisi susah malah main slot. Tobat gusti)," tulis sepanduk itu.
Uu minta pemasangan spanduk harus dengan kalimat lebih sopan
Uu menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki inisiatif untuk memasang spanduk ajakan tersebut. Sebab, menurutnya, sebagai kepala daerah, tidak tepat jika ia membuat sepanduk seperti itu.
"Tetapi, kalau itu bisa bermanfaat supaya masyarakat tidak main slot lagi, dampaknya positif (dari spanduk itu) ya kenapa tidak. Tetapi kata-katanya jangan seperti itu (yang di spanduk). Penampilannya juga saya pakai kaus polos (sambil tertawa)," kata dia.
Baca Juga: Pemprov Jabar Turunkan Mobil Bantuan, Bagaimana Respons Masyarakat?
Baca Juga: Pemprov Jabar Beri Bantuan Korban Rumah Rusak Banjir Bandang Ciwidey
Pemilihan Umum Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2024
Peta persebaran suara
Pemilihan Umum Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2024 (Nama lain: Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2024, Akronim: Pilkada DKI Jakarta 2024) adalah ajang kontestasi politik dalam lima tahun sekali yang diadakan di Jakarta untuk memilih gubernur dan wakil gubernur definitif untuk masa bakti 2025 sampai 2029.[2] Pemilihan ini digelar pasca pemilihan presiden hingga legislatif bersama dengan 36 provinsi lainnya di Indonesia.[3] Pemilihan yang seharusnya digelar pada 2022 ini tertunda dua tahun mengikuti pemilihan bersama di seluruh Indonesia sehingga pascakepemimpinan gubernur dan wakil gubernur periode 2017 hingga 2022 dijabat oleh penjabat gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah. Di Jakarta, pemilihan kepala daerah hanya untuk gubernur sehingga pemilih hanya diberi satu kertas suara untuk dicoblos. Jakarta menjadi satu-satunya daerah setingkat provinsi di Indonesia yang menggelar pemilihan umum untuk memilih gubernur dan wakil gubernur saja, tanpa memilih wali kota administrasi maupun bupati administrasi. Pemilihan ini menjadi pemilihan pertama bagi Jakarta setelah keluar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta yang menjadikan Jakarta tidak berstatus ibu kota negara. Namun pemindahan ibukota dilakukan dengan Keputusan Presiden yang belum dikeluarkan hingga pilkada berlangsung, sehingga Pilkada di Jakarta saat ini masih menggunakan nama Pilkada DKI Jakarta dan menggunakan aturan pilkada yang lama saat berstatus ibukota. Hanya saja yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur akan dicanangkan namanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (Gubernur DKJ).[4]
Jakarta yang pernah menjadi ibukota negara Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga akhir masa kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo memiliki kepala pemerintahan yang dijabat oleh gubernur. Gubernur mulanya dipilih melalui sidang di parlemen sebelum akhirnya pemilihan umum pertama digelar pada 2007. Wakil gubernur saat itu, Fauzi Bowo menjadi gubernur pertama yang berhasil memenangkan kontestasi pilkada. Kemudian, disusul oleh Joko Widodo yang terpilih sebagai gubernur pada 2012. Masa jabatannya beralih kepada Basuki Tjahaja Purnama, lalu Djarot Saiful Hidayat. Di periode inilah pergantian gubernur dilakukan secara berturut-turut. Periode 2017–2022, Anies Baswedan yang terpilih bersama Sandiaga Uno pada pilkada putaran kedua. Selanjutnya pada masa transisi pergantian gubernur; Pemerintah Indonesia menunjuk Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur hingga 2024 dan dilanjutkan oleh Teguh Setyabudi sebagai Penjabat Gubernur sampai dengan Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta 2024.
Perolehan suara pada pemilihan umum legislatif 2024 di Jakarta terdapat 11 partai politik dengan jumlah 106 Kursi di DPRD Jakarta. Aturan awalnya Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Jakarta, sekitar 22 kursi dari 106 kursi. Tidak ada partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon tanpa melakukan kerjasama dengan partai politik lainnya.
Namun pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[5] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai syarat calon independen. DPT di Provinsi DKI Jakarta adalah sekitar 8 juta jiwa, sehingga menurut aturan tersebut, Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.[6] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 8 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu PKS (16,69%), PDI-P (14,02%), Partai Gerindra (12,01%), Partai NasDem (8,95%), Partai Golkar (8,54%), PKB (7,76%), PSI (7,68%) dan PAN (7,52%).
Dukungan untuk Ridwan Kamil
Pada 29 Mei 2024, salah satu pimpinan Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad memberitakan melalui media sosial terkait pencalonan Budi Djiwandono, kemenakan dari Presiden ke-8 Indonesia Prabowo Subianto untuk dimajukan sebagai bakal kandidat gubernur di Jakarta.[24] Nama Budi dimuat naik bersama dengan Kaesang Pangarep dari trah Joko Widodo yang digadang-gadang sebagai pendampingnya. Pernyataan Sufmi senada dengan rekannya di Gerindra, Ahmad Muzani yang melayangkan pernyataan bahwa pencalonan keduanya disiapkan Gerindra.[25] Selang dua hari setelah pengumuman tersebut, Budi memgklarifikasi terkait penugasan Gerindra terhadap dirinya.[26] Ia sebagai anggota DPR RI sejak 2017 diberi mandat untuk melanjutkan kiprahnya di parlemen oleh Prabowo. Oleh karenanya, ia memberi keputusan untuk tidak melanjutkan pencalonan.
Pascakemunduran Budi dari bursa pencalonan, Gerindra mengusulkan nama baru, yakni mantan gubernur di Jawa Barat untuk masa jabatan 2018 sampai 2023, Mochamad Ridwan Kamil pada awal Juni 2024.[27] Golkar, partai yang menaungi Ridwan sejak 2023, menanggapi terkait pencalonannya.[28] Golkar menjadikan hasil jajak pendapat sebagai acuan untuk menghendaki pencalonan Ridwan. Sebelumnya, ia diberi mandat oleh partai untuk bertugas sebagai bakal calon gubernur di daerah asalnya, Jawa Barat dan Jakarta.[29] Selain Ridwan, nama lain yang turut diajukan partai adalah Jusuf Hamka. Jusuf ditugaskan untuk maju pada pemilihan gubernur di Jakarta.[30] Majunya Jusuf membuka peluang dipasangkan dengan Kaesang sehingga keduanya memiliki akronim "Ka'bah" yang asal mulanya adalah Kaesang dan Babah Alun, sapaan akrabnya.[31] Pada 8 Agustus 2024, Ridwan diberi mandat pencalonan di Jakarta, sedangkan Jusuf di Jawa Barat.[32] Pencalonan Ridwan di Jakarta mengakhiri spekulasi pencalonan kembali dirinya di Jawa Barat. Belakangan, Jusuf mengundurkan diri dari pencalonan hingga kader Golkar setelah pimpinannya, Airlangga Hartarto meninggalkan kursi ketua umum.[33]
Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, telah resmi mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jakarta untuk Pilkada 2024. Pencalonannya ini didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan sejumlah partai politik lainnya, termasuk PKS, NasDem, PKB, dan PPP. Ridwan Kamil, yang akrab disapa Kang Emil, akan diumumkan secara resmi sebagai calon gubernur dalam waktu dekat bersama dengan calon wakil gubernur yang masih dalam proses pemilihan oleh koalisi.[34]
Pencalonan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024 dipandang sebagai langkah strategis, terutama karena popularitasnya yang tinggi sebagai mantan wali kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat. Sebelumnya, ia telah sukses dalam dua kali pemilihan wali kota Bandung dan sekali sebagai gubernur Jawa Barat. Dalam kampanyenya, Ridwan Kamil menekankan pentingnya kompetisi yang sehat dalam demokrasi, mengkritik kemungkinan Pilkada Jakarta berlangsung dengan calon tunggal atau "kotak kosong".[35]
Ridwan Kamil diusung oleh Golkar, yang juga merupakan partai tempatnya bernaung sejak 2023, dan mendapat dukungan luas dari berbagai partai di luar KIM. Namun, ia masih menunggu pengumuman resmi mengenai siapa yang akan menjadi pendampingnya sebagai calon wakil gubernur.[36]
Akhirnya pada tanggal 19 Agustus 2024, partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus yang awalnya mendukung Anies Baswedan yaitu PKS, NasDem, dan PKB dengan total 12 Partai melakukan deklarasi untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.[37][38] Suswono merupakan kader PKS dan mantan Menteri Pertanian era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dukungan untuk Dharma Pongrekun
Pada 3 Februari 2024, Dharma Pongrekun maju menjadi bakal calon Gubernur Jakarta dari kandidat independen.[55] Ia merupakan salah satu kandidat dalam bursa pemilihan kepala daerah Jakarta pada 2024 yang mengumumkan secara resmi pencalonannya, terkhusus sebagai calon independen. Pencalonannya tidak didukung oleh partai politik, melainkan dengan menghimpun dukungan masyarakat melalui kartu tanda penduduk.[56] Pada pencalonannya, Dharma menggandeng Kun Wardana Abyoto, seorang dosen dan mantan calon legislatif DPR RI dari PAN pada 2019. Mereka mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta pada 12 Mei 2024 sebagai kandidat terakhir yang mengajukan pencalonan.[57] Pasangan calon ini menjadi satu-satunya kandidat yang memenuhi syarat minimal 618.968 kartu tanda penduduk untuk maju melalui independen.[58] Meski berlatarbelakang militer, Dharma mengusung politik kesehatan dalam pencalonannya dan menggagas slogan "Selamatkan Jiwa Keluarga Kita!".[59] Sebagai calon, ia mempopulerkan kebijakan antiperjanjian pandemi yang berdasar pada teori konspirasi.[60][61]
Dukungan untuk Pramono Anung
Pada Pilgub Jakarta 2024, PDI Perjuangan (PDI-P) memutuskan untuk mengusung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Keputusan ini muncul setelah berbagai spekulasi dan dinamika politik yang melibatkan nama besar seperti Anies Baswedan.[74]
Awalnya, Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, diisukan akan diusung oleh PDI-P, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memperlonggar aturan ambang batas pencalonan.[75] Isu ini semakin menguat ketika Anies terlihat mengunjungi Kantor DPP PDI-P di Jakarta pada 26 Agustus 2024 dan bertemu dengan Rano Karno.[76] Pertemuan ini sempat memicu spekulasi bahwa keduanya akan dipasangkan untuk Pilgub Jakarta.[77]
Namun, pada akhirnya, PDI-P tidak mengusung Anies dan justru memilih pasangan Pramono Anung–Rano Karno.[78] Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh Bendahara Umum PDI-P, Olly Dondokambey, yang menyatakan bahwa Pramono dan Rano adalah pasangan yang akan maju di Pilgub Jakarta.[79] Anies, meski sempat berpamitan dan mengenakan pakaian yang diasosiasikan dengan PDI-P, tidak hadir dalam pengumuman tersebut, yang memperkuat spekulasi bahwa PDI-P telah memilih jalur berbeda.[80] Pada 28 Agustus 2024, pasangan Pramono Anung–Rano Karno resmi mendaftar ke KPU Jakarta.[81]
Pada November 2024, Pramono Anung-Rano Karno mendapatkan dukungan yang mengejutkan, yakni dari tiga mantan Gubernur DKI Jakarta yang sempat bersaing dalam kontestasi Pemilukada DKI Jakarta sebelumnya: Fauzi Bowo (rival Basuki pada 2012), Basuki Tjahaja Purnama (rival Fauzi pada 2012 dan rival Anies pada 2017), dan Anies Baswedan (rival Basuki pada 2017).[82] Selain dukungan dari para mantan gubernur, Pramono Anung-Rano Karno juga mendapatkan dukungan dari anak Benyamin Sueb, Biem Triani Benjamin.[83] Selain dukungan tokoh, kelompok suporter Persija Jakarta, The Jakmania juga memiliki kecenderungan memberi dukungan kepada Pramono Anung-Rano Karno.[84]
Pendaftaran Pasangan Calon dibuka secara serentak mengikuti jadwal pilkada serentah diseluruh Indonesia yaitu dari tanggal 27 Agustus 2024 sampai 29 Agustus 2024 bertempat di Kantor KPU Jakarta, Jl. Salemba Raya No. 15, Jakarta Pusat. Berikut adalah daftar waktu pendaftaran para kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta:
Berikut ini merupakan jajak pendapat terkait pasangan calon pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2024.
Hasil resmi diperkirakan akan diumumkan pada bulan Desember, tetapi hasil hitung cepat atau quick count dari beberapa lembaga keluar segera setelah TPS ditutup. Hasil hitung cepat pilkada DKI Jakarta dikeluarkan oleh beberapa lembaga seperti Indikator Politik, Litbang Kompas, Lingkaran Survei Indonesia, Charta Politica, dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Dari hasil hitung cepat menunjukkan bahwa pasangan Pramono dan Rano Karno unggul dengan memperoleh antara 49,49 persen hingga 50,15 persen suara, diikuti oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, yang memperoleh antara 39,25 persen hingga 40,02 persen, dan pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, yang memperoleh suara antara 10,49 persen hingga 10,61 persen.[114][115][116]
